Wednesday, September 24, 2014

Tentang RUU Pilkada 2014

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah
Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sudah sejak 2010 disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai kesepakatan antara Komisi II DPR dengan Kemendagari, RUU Pilkada akan diselesaikan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. Dengan demikian pilkada pasca-Pemilu 2014 sudah menggunakan undang-undang baru.

Naskah akademik RUU Pilkada menyebutkan 3 tujuan:
  1. Memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah; 
  2. Menyelaraskan pengaturan norma dalam undang-undang sesuai dengan norma akademis, teoritis dan yuridis; 
  3. Memberikan penjelasan mengenai kerangka pikir dan tujuan norma-norma pengaturan dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur dan bupati/walikota.
RUU Pilkada terdiri atas 7 bab dan 181. Dalam RUU ini terdapat dua ketentuan baru yang berbeda secara signfikan dari ketentuan UU No. 32/2004: pertama, pilkada hanya memimilih gubernur dan bupati/walikota, sementara wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS; kedua, gubernur dipilih tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, meliankan oleh DPRD provinsi.
http://www.rumahpemilu.org/in/read/148/Rancangan-Undang-Undang-tentang-Pemilihan-Kepala-Daerah

Rapat RUU Pilkada Komisi II Tak Dihadiri Satu pun Komisioner KPU
Komisi II DPR hari ini menggelar rapat pengambilan keputu‎san tingkat I untuk RUU Pilkada. Rapat yang digelar di ruang rapat komisi II Gedung DPR, Jakarta ini dipimpin oleh ketua komisi II Agun Gunjar. Rapat dimulai pukul 15.20 WIB dan dihadiri oleh 26 anggota dari total 51 anggota komisi II. Sayangnya hingga rapat ini berakhir tak ada komisoner KPU yang hadir.

Padahal dalam kesempatan sebelumnya Ketua KPU, Husni Kamil Manik pernah menyatakan keinginannya di hadapan awak media untuk agar KPU dilibatkan. Keinginan ini khususnya dalam pembahasan RUU Pilkada.

Dari pihak Kementerian Dalam Negeri dihadiri langsung oleh Mendagri, Gamawan Fauzi, Dirjen Otda Djohermansyah Djohan beserta jajarannya. Selain itu pihak Bawaslu juga menghadirkan Ketua Bawaslu Muhammad dan komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak. Pihak Kemenkeupun turut mengirimkan salah satu dirjennya.

‎Dalam rapat kali ini Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja memaparkan masih ada 7 isu yang belum disepakati oleh Panja dan perlu dibahas dalam rapat kali ini. Rapat ditutup dengan keputusan bulat akan membawa pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada ini akan dibawa ke mekanisme pengambilan keputusan di tahap berikutnya, yakni rapat paripurna yang rencananya akan digelar besok (25/9/2014).
http://www.rumahpemilu.org/in/read/7327/Rapat-RUU-Pilkada-Komisi-II-Tak-Dihadiri-Satu-pun-Komisioner-KPU

Jika Dewan Pro-Pilkada Langsung Kalah Voting, Presiden Bisa Batalkan Hasil Voting
Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang Pilkada menyatakan sikap menolak pilkada melalui DPRD. Aksi di Gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan (24/9) ini salah satunya mengingatkan kepada anggota DPR RI bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi sehingga berhak menentukan pemimpinnya sendiri. Selain itu, jika dewan yang pro-pilkada langsung kalah voting, Presiden bisa batalkan hasil voting.

Berdasarkan sikap Koalisi, Masykuruddin menyampaikan, anggota DPR seharusnya fokus membahas perbaikan pilkada langsung untuk meningkatkan perbaikan penyelenggaraannya, dan bukan mengembalikannya kepada DPRD.
“Pilkada serentak adalah solusi yang dapat dikedepankan dalam memperbaiki pelaksanaan pemilukada,” kata dia.
Pilkada melalui DPRD, demikian Maskyuruddin, adalah pilihan politik terburuk yang dilakukan oleh DPR. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), lanjutnya, ada 45 orang anggota DPRD terpilih yang terjerat kasus korupsi.
“Ini jadi bukti sahih, bahwa lembaga ini sangat tidak cakap untuk diberi kepercayaan untuk memilih kepala daerah,” kata dia.
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, berdasarkan pengalamannya memantau proses penyelenggaraan pilkada melalui DPRD, hampir semua pemilihan diwarnai politik transaksional. Saat ini, sambungnya, anggota DPR yang mendukung pilkada langsung unggul 14 orang.
“Seandainya yang pro kalah karena malas datang besok (25/9), kita minta Presiden untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya, menolak pilkada tidak langsung,” kata direktur Correct (Constitutional and Electoral Reform Centre) ini.
http://www.rumahpemilu.org/in/read/7326/Jika-Dewan-Pro-Pilkada-Langsung-Kalah-Voting-Presiden-Bisa-Batalkan-Hasil-Voting

Demikian info terbaru tentang RUU Pilkada 2014, semoga bermanfaat.