Friday, September 26, 2014

Tentang Polemik RUU Pilkada (2014)

Gerindra: Kalau Ada "Money Politic" Sebaiknya di DPRD Saja.
Politisi Gerindra, Rindhoko, mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap memiliki banyak persoalan. Salah satu ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung yaitu politik uang.

Rindhoko berpendapat, pembahasan RUU Pilkada saat ini diharapkan mampu mengajarkan revolusi mental kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi praktik politik uang yang terjadi.
“Seorang masyarakat dalam pilkada bisa menerima lebih dari satu amplop dari pasangan kepala daerah yang berbeda. Padahal, mereka belum tentu memilih salah satu dari mereka,” kata Rindhoko saat menyampaikan pendapat Fraksi Gerindra dalam pembahasan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2014).
Gerindra, kata dia, setuju agar pelaksanaan pilkada lansung yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir ini diperbaiki. Perbaikan itu dapat dilakukan dengan cara mengembalikan pilkada kepada DPRD.

Menurut Rindhoko, cara tersebut dinilai efektif untuk mengurangi terjadinya politik uang yang ada sehingga hal itu juga dapat memberikan pembelajaran revolusi mental yang baik kepada masyarakat.
“Rakyat harus diberi kesempatan untuk revolusi mental untuk menghapus money politic. Kalau ada money politic ya di DPRD saja,” kata dia.
Selain politik uang, pilkada langsung dianggap banyak menimbulkan korban baik dari rakyat maupun calon kepala daerah. Bahkan, kata dia, beberapa calon kepala daerah yang gagal lalu mengalami stres dan masuk rumah sakit jiwa.
“Belum lagi korupsi. Lebih dari 60 persen kepala daerah hasil pilkada langsung tersangkut korupsi karena mereka sudah mengeluarkan dana yang besar untuk pemilihan. Bagaimana cara mengembalikan modal yang dipinjam? Satu-satunya harus korupsi. Kalau dengan gaji mereka yang terbatas, bisa-bisa bangkrut,” katanya.
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/18040991/Gerindra.Kalau.Ada.Money.Politic.Sebaiknya.di.DPRD.Saja

Tentang Polemik RUU Pilkada (2014):

Jumat, 26 September 2014 | 15:33 WIB
Berhasil Menangkan Pilkada lewat DPRD, Prabowo Bangga Koalisi Merah Putih
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku senang atas kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU Pilkada.

Jumat, 26 September 2014 | 15:29 WIB
RUU Pilkada Disahkan, Pemkab Jember Pangkas Dana Pilkada 2015
Setelah Rancangan Undang-undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang memuat klausul bahwa Pilkada oleh DPRD, disahkan DPR RI, Jumat (26/9/2014) dini hari, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan langsung menyesuaikan anggaran Pilkada Jember Tahun.

Jumat, 26 September 2014 | 15:21 WIB
"Kalau Demokrat Walkout, Ngapain Mengajukan RUU Pilkada?"
Paloh beranggapan, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap walkout seperti itu.

Jumat, 26 September 2014 | 15:15 WIB
PDI-P Sebut Demokrat Bermain Politik Kosmetik
Sebagai presiden, Lanjut Laoly, SBY seharusnya dapat menyatakan tidak setuju dan menolak pengesahan RUU ini apabila memang mendukung pilkada langsung.

Jumat, 26 September 2014 | 15:04 WIB
Kata Ruhut, SBY SMS ke Ketua Fraksi untuk "Walkout" dalam Rapat Paripurna RUU Pilkada
Menurut Ruhut, sebagai salah satu loyalis SBY, dia pun menuruti perintah itu.

Jumat, 26 September 2014 | 15:01 WIB
"Walaupun Saya Golkar, Saya Ingin Pilkada Langsung"
Keputusan rapat paripurna DPR yang memutuskan pelaksanaan pilkada dilaksanakan di DPRD ditanggapi beragam oleh kepala daerah. Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

Jumat, 26 September 2014 | 15:00 WIB
Protes RUU Pilkada, "Netizen" Jadikan SBY Foto Guyonan
Gambar lelucon Protes RUU Pilkada beredar di media Sosial.

Jumat, 26 September 2014 | 14:52 WIB
Presiden SBY Mengaku Berat Tanda Tangani UU Pilkada
"Bagi saya, berat untuk menandatangani UU Pilkada oleh DPRD, manakala masih memiliki pertentangan secara fundamental, konflik dengan UU yang lain. Misalnya, UU tentang Pemda."

Jumat, 26 September 2014 | 14:40 WIB
Mundjirin: Kaget dan Prihatin, Demokrat Suaranya Begitu
Bupati Semarang Mundjirin mengaku kecewa sekaligus prihatin dengan hasil rapat paripurna DPR yang telah memutuskan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Jumat, 26 September 2014 | 14:34 WIB
Kesal Ditanya soal RUU Pilkada, Aher Bilang "Udah, Jadi Gubernur Aja... Titik!"
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan enggan berkomentar banyak terkait rapat paripurna DPR dalam mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, dia terlihat kesal saat dicecar wartawan terkait hal ini.

Jumat, 26 September 2014 | 14:30 WIB
Tahapan Pilkada Langsung 17 Kabupaten/Kota di Jateng Tetap Dipersiapkan
Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah tetap melakukan berbagai persiapan pelaksanaan sejumlah pilkada langsung di provinsi tersebut. Di Jawa Tengah, ada 17 kabupaten/kota yang akan memilih kepala daerah tahun depan.

Ikuti Info Terbaru Tentang Polemik RUU Pilkada (2014) di:

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3231/1/polemik.ruu.pilkada