Thursday, September 25, 2014

Sidang RUU Pilkada masih Diskors

Rapat Paripurna RUU Pilkada 25 September 2014
Rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 atau pengesahan RUU Pilkada yang dimulai, Kamis (25/9/2014) sekitar pukul 15.00 WIB, diskors untuk lobi-lobi dan memberi kesempatan sholat Magrib.

Sidang RUU Pilkada masih Diskors - Info Terbaru Hari Ini

Rapat tadi dibuka dengan laporan Abdul Hakam Naja ketua pansus RUU Pilkada, yang kemudian ada beberapa interupsi dari anggota dewan.

Setelah interupsi selesai, Priyo Budi Santoso pemimpin sidang paripurna memberika kesempatan kepada tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya soal RUU Pilkada.

Dari 9 fraksi, pandangannya tetap tidak berubah, yaitu FPDIP, Hanura dan PKB tetap memilih opsi Pilkada langsung. Sedang fraksi Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS tetap berpendirian pada opsi pilkada tidak langsung atau DPRD. Fraksi Partai Demokrat juga masih memilih opsi yang dianggapnya opsi ketiga atau Pilkada langsung dengan 10 syarat.

Setelah pandangan fraksi selesai, dan tetap belum mencapai titik temu atau satu suara, maka, Priyo Budi Santoso memutuskan dilakukan lobby antar fraksi sekaligus shalat Maghrib karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB.
"Karena belum juga sepakat, maka rapat kita skors untuk melakukan lobby antar fraksi, sekaligus shalat Maghrib." ujar Priyo dalam rapat Paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Dia mengatakan, rapat di skors sampai dengan pukul 19.30 WIB. Setelah lobby, diharapkan semua fraksi bisa mencapai kesepakatan. Seperti diketahui, dalam pengambilan keputusan tingkat 2, biasanya, kalau tidak mencapai titik temu, maka mekanisme voting yang akan dipilih.(faz/rst)
http://politik.suarasurabaya.net/news/2014/141385-Rapat-Paripurna-RUU-Pilkada-Diskors

Hasil lobi fraksi DPR dalam sidang paripurna RUU Pilkada
Pukul 22.50 WIB, sidang paripurna DPR terkait pengesahan RUU Pilkada kembali dilakukan setelah lobi-lobi antarpimpinan fraksi dilakukan sejak pukul 18.00 WIB. Pimpinan sidang paripurna, Priyo Budi Santoso mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam forum lobi antar partai.
"Terhadap substansi tentang paket atau tidak paket, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota saja. Lobi memutuskan memilih sistem tidak paket, artinya pemilihan gubernur saja, bupati saja, atau wali kota saja," kata Priyo membuka sidang paripurna usai lobi antar partai di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).
Terkait dengan politik dinasti, Priyo mengatakan, hasil lobi memutuskan yang tidak boleh memegang jabatan kepala daerah adalah yang memiliki ikatan pernikahan.
"Konflik kepentingan dengan inkumben. Yang dilarang dan tidak boleh adalah yang memiliki ikatan perkawinan. Jadi misalnya suami atau istri itu tidak boleh, harus menunggu jeda 5 tahun," lanjut Priyo.
Terkait proses rekapitulasi suara, apakah berjenjang seperti yang dilakukan pada pileg dan pilpres lalu (dari TPS hingga KPU pusat) atau rekapitulasi suara langsung (TPS langsung ke KPU pusat), Priyo mengatakan, hasil lobi memutuskan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang.
"Mengenai satu atau dua putaran, itu akan selesai dengan otomatis. Dengan demikian hanya ada 2 opsi yang tersedia. Pertama pemilihan secara langsung dan opsi kedua adalah pemilihan lewat DPRD," tutur Priyo.
http://www.merdeka.com/politik/ini-hasil-lobi-fraksi-dpr-dalam-sidang-paripurna-ruu-pilkada.html