Wednesday, September 24, 2014

Agenda Pengesahan RUU Pilkada

Nasib Undang Undang Pilkada Ditentukan Hari Ini
KBRN, Jakarta : Fokus perhatian sebagian masyarakat Indonesia khususnya para elite politik di seluruh tanah air hari ini hampir dapat dipastikan tertuju ke gedung parlemen Senayan Jakarta. Betapa tidak, hari ini di gedung parlemen akan berlangsung rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan rancangan undang-undang pilkada, satu rancangan undang-undang yang hingga H-1 bahkan mungkin hingga pagi ini masih memunculkan kontroversi tajam diantara anggota dewan. Sebut saja, antara kubu koalisi merah putih yang menginginkan Pilkada dikembalikan pada system pemilihan melalui DPRD, dan kubu PDI Perjuangan yang tetap menginginkan Pilkada diakukan langsung oleh rakyat.

Tentu kedua kubu yang berseberangan sikapnya dalam RUU Pilkada ini punya alasan kuat dan argumentasi masing-masing, sehingga tidak dapat dipertemukan dalam sebuah musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Akibatnya, kemungkinan besar suasana panas akan mewarnai sidang paripurna hari ini, dan hampir dapat dipastikan proses pengesahan Rancangan undang-undang Pilkada akan dilakukan melalui voting terbuka.

Bila menghitung kekuatan melalui perolehan kursi DPR, Kolaisi Merah Putih yang menginginkan Pilkada melalui anggota DPRD secara matetatis akan menang. Mengingat koalisi yang didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, P3, PKS dan PAN ini secara matematis akan meraih 421 suara. Sementara kubu PDIP, PKB dan Hanura hanya akan meraih 139 suara. Namun dalam beberapa hari terakhir Partai Demokrat merubah arah peta hitungan perolehan suara, karena menyatakan mendukung Pilkada langsung namun dengan 10 opsi yang harus dipenuhi. Apakah manuver Fraksi Partai Demokrat ini akan memunculkan perubahan peta perolehan suara dan kejutan, jawabnya akan diketahui beberapa jam mendatang.

Berbicara Rancangan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah adalah soal bagaimana kita berbangsa dan berdemokrasi. Bukan semata bicara kepentingan orang perorang atau partai politik dalam hitungan waktu 5 tahun mendatang.
Namun yang terjadi sekarang ini seolah Rancangan undang-undang Pilkada dipertentangkan hanya untuk kepentingan politik dan syahwat kekuasaan semata, tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Demokrasi.
Kalau sudah begini, lagi-lagi rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. Para wakil rakyat dan elite parpol lebih berkonsentrasi pada kepentingan mereka daripada membicarakan rancangan undang-undang yang menyangkut rakyat banyak.

Yang jelas, sekarang ini rakyat sudah semakin cerdas. Media Informasi juga semakin terbuka untuk menyiarkan acrobat politik dan politisi-politisi yang hanya berpikir kekuasaan maupun perut mereka sendiri. Rakyat hari ini akan kembali menjadi saksi, melihat secara langsung melalui tayangan televise dan mendengarkan melalui radio, bagaimana komitment Politisi-politisi terhormat di senayan memperjuangkan nasib mereka, dan sejauhmana mereka dapat berpolitik secara santun.

Satu pembelajaran telah diberikan langsung oleh rakyat dalam Pemilu Legislatif lalu, dimana Partai politik yang kadernya banyak bermasalah dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya, akan dijauhi pemilih.

(Danang Prabowo)
http://rri.co.id/post/editorial/176/editorial/nasib_undang_undang_pilkada_ditentukan_hari_ini.html

Yang perlu diketahui tentang RUU Pilkada

Apa itu RUU Pilkada?
  • RUU ini disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak 2010 dan mengandung dua ketentuan baru yaitu:
  • Pilkada hanya memilih gubernur dan bupati/walikota
  • Wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS
  • gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD provinsi

Dampaknya?
Jika disahkan pada 25 September 2014 kelak, pilkada akan berlaku serentak di 202 kabupaten/kota provinsi mulai 2015.

Kenapa pilkada tidak langsung?
  • Pilkada langsung menelan biaya besar
  • Sejak 2004, pilkada langsung sudah mengantarkan 290 orang yang bermasalah dengan hukum ke kursi kekuasaan
  • Kementerian Luar Negeri mencatat sudah lebih dari 300 orang kepala daerah terpilih sejak 2004 terjerat kasus korupsi

Bagaimana polarisasi di parlemen?
Partai politik yang mendukung pilkada melalui DPRD:
  • Gerindra: 26 kursi PKS: 57 kursi PAN: 43 kursi PPP: 37 kursi Golkar: 107 kursi Demokrat 150 kursi Total: 420 kursi (75 %)

Partai politik yang mendukung pilkada langsung:
  • PKB: 27 kursi Hanura: 18 kursi PDIP: 95 kursi Total: 140 kursi (25 %)

Sikap politisi?
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mundur dari Partai Gerindra karena perbedaan pendapat terkait RUU Pilkada.
"Kalau saya tidak bisa tunduk terhadap keputusan partai, ya sudah. Konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti," kata Ahok.
Selain Ahok, walikota Bandung Ridwan Kamil dan sejumlah anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga telah menyatakan menolak pemilihan tidak langsung.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140911_explainer_ruu_pilkada.shtml